Awal tahun 2026 menjadi periode yang penuh kejutan bagi pelaku pasar modal Indonesia. Langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto langsung mengguncang sektor tambang, kehutanan, dan perkebunan.

Melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah resmi mencabut izin usaha 28 perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan memperparah dampak bencana alam di wilayah Sumatra.

Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada dunia usaha secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek domino di pasar saham.

Investor bereaksi cepat dan agresif. Saham-saham unggulan yang selama ini dianggap stabil justru menjadi korban kepanikan pasar, termasuk PT United Tractors Tbk (UNTR) dan PT Astra International Tbk (ASII).

Badai di Sektor Tambang dan Kehutanan

Pemerintah menegaskan bahwa pencabutan izin ini bukan kebijakan biasa, melainkan bentuk penegakan hukum lingkungan yang selama ini dinilai longgar.

Langkah tersebut diambil menyusul serangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan secara rinci cakupan pencabutan izin tersebut.

"28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, seluas 1.010.592 hektare, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK," ujar Prasetyo, Hadi, dikutip dari detikcom, Kamis (22/1/2026).

Pemerintah menilai perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan dan tata kelola kawasan hutan. Pelanggaran ini dianggap berkontribusi terhadap degradasi lingkungan yang memperparah bencana hidrometeorologi di Sumatra.

Baca Juga: Saham Naik Gila-gilaan, BEI Gembok 15 Emiten demi Lindungi Investor

Tambang Emas Martabe Ikut Terseret

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, satu nama langsung menyita perhatian pasar: PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe di Sumatra Utara. Perusahaan ini merupakan anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) dan menjadi satu-satunya perusahaan tambang dalam daftar pencabutan izin tersebut.

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Tambang Martabe selama ini dikenal sebagai salah satu tambang emas terbesar dan paling strategis di Indonesia. Selain itu, operasional Martabe berjalan berdasarkan Kontrak Karya (KK) selama 30 tahun dengan pemerintah Indonesia.

Meski sejak akhir 2025 aktivitas tambang ini sempat dihentikan sementara untuk kepentingan audit lingkungan, pencabutan izin secara permanen tetap dianggap sebagai “petir di siang bolong” bagi pelaku pasar.

Tambang Martabe bukan hanya aset biasa, tetapi juga simbol diversifikasi bisnis UNTR di luar sektor batu bara yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan.

Kepanikan Pasar: Saham UNTR dan ASII Rontok

Reaksi pasar modal terhadap kabar ini terbilang ekstrem. Pada perdagangan Rabu, 21 Januari 2026, saham UNTR langsung anjlok hingga 14%, nyaris menyentuh batas Auto Rejection Bawah (ARB). Tekanan jual tidak berhenti di situ.

Sebagai induk usaha, PT Astra International Tbk (ASII) ikut terseret arus negatif. Saham ASII tercatat turun sekitar 9% dalam satu hari perdagangan. Penurunan ini menandai salah satu kejatuhan harian terbesar ASII dalam beberapa tahun terakhir.

Investor menilai pencabutan izin Tambang Martabe berpotensi mengubah secara signifikan proyeksi kinerja keuangan UNTR, yang selama ini mengandalkan emas sebagai sumber pertumbuhan baru.

Seberapa Vital Tambang Martabe bagi UNTR?

Kepanikan investor bukan tanpa alasan. Berdasarkan estimasi analis pasar, kontribusi laba bersih Tambang Martabe terhadap total laba bersih UNTR pada 2026 diperkirakan mencapai 27% hingga 39%. Angka ini mencerminkan betapa strategisnya peran Martabe dalam struktur pendapatan UNTR.

Jika pencabutan izin benar-benar diberlakukan tanpa ruang banding atau revisi, maka profil pendapatan UNTR akan berubah drastis.

Ketergantungan kembali ke batu bara dinilai akan meningkatkan risiko bisnis perusahaan, terutama di tengah tren global transisi energi.

Hingga saat ini, pihak Agincourt Resources belum memberikan pernyataan resmi terkait pencabutan izin tersebut. Di sisi lain, perusahaan lain yang masuk daftar, seperti PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU), menyatakan belum menerima keputusan tertulis resmi dari pemerintah.

Tambang Martabe sendiri mulai berproduksi sejak 2012 dengan cadangan bijih yang diproyeksikan mampu menopang operasi selama 12 hingga 13 tahun ke depan.

Baca Juga: Geopolitik 2026 Memanas, Komoditas Jadi Kunci Bertahan Finansial

BI Tahan Suku Bunga, Redam Gejolak Makro

Di tengah sentimen negatif dari sektor tambang, Bank Indonesia (BI) berupaya menjaga stabilitas makroekonomi. Pada 21 Januari 2026, BI memutuskan untuk menahan BI Rate di level 4,75%.

Keputusan ini diambil untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dan menghindari tekanan tambahan terhadap sektor riil dan pasar keuangan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan fokus utama bank sentral saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

BI juga berkomitmen melakukan intervensi besar-besaran di berbagai instrumen pasar, termasuk non-deliverable forward (NDF) offshore dan onshore, pasar spot, serta obligasi.

Langkah ini menyusul pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level terendah sepanjang masa terhadap dolar AS pada Selasa, 20 Januari 2026, akibat kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dan independensi bank sentral.

Kredit Tumbuh, Saham BUMI Dihantam Aksi Korporasi

Di luar sektor tambang, sektor perbankan menunjukkan sinyal relatif stabil. Pertumbuhan kredit sepanjang 2025 tercatat sebesar +9,69% year-on-year (YoY). Meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini masih berada dalam target Bank Indonesia.

Sementara itu, dari lantai bursa, perhatian investor juga tertuju pada PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Salah satu pemegang sahamnya, Treasure Global Investments Limited, melakukan aksi jual besar-besaran.

Perusahaan tersebut melepas 4,9% atau sekitar 18,2 miliar saham BUMI dengan harga rata-rata Rp380 per saham, senilai sekitar Rp6,9 triliun pada 19 Januari 2026. Aksi ini merupakan bagian dari penataan ulang struktur pemegang saham.

Baca Juga: Cara Hindari Zonk Reksa Dana bagi Pemula agar Tak Salah Langkah Sejak Awal

Harapan dari China: Stimulus 2026–2030

Di tengah tekanan domestik, kabar positif datang dari luar negeri. Pemerintah China berencana meluncurkan paket kebijakan baru untuk periode 2026–2030 guna mendorong konsumsi domestik.

Fokus utama kebijakan ini adalah memperkuat sektor jasa dan menyeimbangkan kembali sisi permintaan dan pasokan. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, stimulus China diharapkan mampu menjaga permintaan komoditas dalam jangka panjang.

Namun demikian, pelaku pasar menilai efek positif ini belum cukup untuk menutupi tekanan jangka pendek akibat isu regulasi lingkungan di dalam negeri.

ESG Bukan Lagi Tren, Tapi Penentu Nasib Saham

Pencabutan izin usaha berskala besar ini menegaskan bahwa faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) kini menjadi elemen utama dalam kelangsungan bisnis perusahaan. Kejatuhan tajam saham UNTR dan ASII menjadi bukti betapa sensitifnya pasar terhadap risiko regulasi.

Di tengah kepanikan, sebagian investor melihat peluang, sementara yang lain memilih bersikap defensif. Semua kembali pada satu pertanyaan besar: apakah penurunan ini menjadi kesempatan emas, atau justru sinyal bahaya jangka panjang?

Disclaimer: Informasi ini bersifat edukasi dan bukan merupakan saran jual atau beli. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor berdasarkan analisis dan profil risiko pribadi.

Loading...